Seputar Sulbar, Mamuju – Komitmen seluruh jajaran dinilai sebagai pilar utama dalam membangun Zona Integritas (ZI) demi mewujudkan tata kelola birokrasi yang akuntabel, bersih, dan berorientasi penuh pada mutu pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, saat membuka agenda Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar pada Rabu (8/7) ini dihadiri oleh segenap pegawai sebagai wujud nyata akselerasi program ZI di lingkungan kerja setempat.
Dalam pemaparannya, Saefur Rochim menggarisbawahi bahwa kesuksesan agenda ini menuntut perencanaan yang matang, kolaborasi solid antar-tim, serta kesinambungan dalam mengeksekusi setiap program kerja. Ia menambahkan, pemahaman mendalam dari tiap unit kerja mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing sangat krusial agar target ZI dapat terealisasi secara maksimal.
Secara spesifik, Kakanwil menginstruksikan beberapa poin prioritas yang harus segera dijalankan, antara lain:
Penyusunan rencana aksi yang sistematis dan terukur.
Peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi internal tim.
Pelaksanaan monitoring serta evaluasi berkala terhadap progres pembangunan ZI.
Penyelesaian cepat atas rekomendasi hasil evaluasi sebagai langkah perbaikan.
Penguatan komitmen pegawai dalam mendongkrak standar pelayanan masyarakat.
“Kunci utama dari keberhasilan Zona Integritas ini ada pada sinergi dan komitmen kita bersama. Saya meminta seluruh jajaran untuk konsisten menjaga integritas, mengasah profesionalisme, serta menyajikan layanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Melalui forum sosialisasi ini, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan memiliki frekuensi dan persepsi yang sama terkait arah kebijakan ZI. Dengan demikian, penerapannya dapat berjalan secara ajek dan berkesinambungan. Kanwil Kemenkum Sulbar juga menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah dalam tata kelola organisasi demi menghadirkan pemerintahan yang bersih serta solutif bagi publik.
