Seputar Sulbar, Mamuju – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat hari ini membahas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Rapat penting ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Syamsul Samad, di ruang kerjanya.
Sejumlah anggota Komisi I dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja hadir, termasuk Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman.
Kehadiran Kesbangpol menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini, menandakan peran strategis lembaga ini di tengah gelaran perencanaan pembangunan kedepan.
Pihak eksekutif memaparkan program prioritas pembangunan daerah, strategi pencapaian target, dan indikator kinerja utama.
Di tengah pembahasan program pembangunan, Kesbangpol dianggap memegang peran vital dalam menjaga stabilitas daerah, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan pembangunan.
Sunusi Usman menggarisbawahi tugas dan fungsi Kesbangpol dalam melakukan antisipasi dini terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dalam birokrasi maupun pelayanan publik.
“Ini juga tertuang dalam penanganan di poin ketujuh, yaitu pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal,” terang Sunusi.
Ia menegaskan, Kesbangpol dapat hadir di setiap aktivitas untuk menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan kesatuan NKRI.
Dalam arahannya, Syamsul Samad menekankan pentingnya menjaga keselarasan RPJMD dengan visi-misi kepala daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta kebijakan nasional.
“Kami memberikan masukan konstruktif terkait penguatan indikator kinerja, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” ujar Syamsul.
Rapat ini merupakan implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan, akuntabilitas proses penyusunan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Kehadiran perwakilan OPD seperti Kesbangpol dalam pembahasan ini menunjukkan komitmen kolektif untuk memastikan dokumen RPJMD tersusun dengan baik dan komprehensif.
“Komisi I berkomitmen penuh mengawal penyusunan RPJMD ini hingga menjadi pedoman pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tutup Syamsul Samad.
