Seputar Sulbar, Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan layanan bantuan hukum tanpa biaya bagi masyarakat benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan menyasar penerima yang berhak.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kualitas layanan publik di bidang hukum.
Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi serta penggunaan anggaran negara secara tepat dan bertanggung jawab.
“Setiap proses verifikasi harus dilakukan secara cermat dan terukur, agar dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan mekanisme pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen pengajuan penggantian biaya (reimbursement) bantuan hukum oleh pemberi layanan bantuan hukum pada Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola serta peningkatan mutu layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Proses verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator dengan menggunakan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sebagai instrumen utama dalam validasi dokumen. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen administrasi, laporan pendampingan, serta kesesuaian substansi perkara yang ditangani oleh masing-masing organisasi pemberi bantuan hukum. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh layanan telah dilaksanakan sesuai standar operasional dan prinsip akuntabilitas.
Sejumlah lembaga bantuan hukum yang mengikuti proses verifikasi tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi, Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata, serta Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani Sulbar, baik untuk perkara litigasi maupun nonlitigasi.
Untuk layanan litigasi, verifikasi mencakup pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Sementara itu, layanan nonlitigasi meliputi konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum, serta pendampingan di luar pengadilan.
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, tahapan berikutnya adalah proses pencairan penggantian biaya bantuan hukum yang bersumber dari anggaran Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap pelaksanaan bantuan hukum gratis dapat terus berjalan secara tepat sasaran, profesional, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
