Seputar Sulbar, Mamuju— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan daerah di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (10/4).
Menurut Hidayat, kehadiran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam forum perencanaan pembangunan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, keberadaan Kementerian Hukum di daerah diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui layanan yang kami miliki, baik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) maupun Kekayaan Intelektual, kami berupaya memastikan kehadiran Kemenkum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi serta menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kepala BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat dalam paparannya menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Barat menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan publik, termasuk peluncuran program “Menyapa Posyandu” sebagai bagian dari peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka, dalam arahannya memaparkan sejumlah tantangan pembangunan daerah, di antaranya dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi, tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan. Selain itu, isu stunting juga menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas generasi masa depan.
Untuk itu, arah pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027 difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat turut menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah.
Kegiatan Musrenbang juga diisi dengan sesi diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan demi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Melalui forum ini, diharapkan RKPD Tahun 2027 dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
