Seputar Sulbar, Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peran kehumasan di era digital semakin strategis dalam membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan terpercaya. Menurutnya, pengelola kehumasan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar penyampaian program dan kebijakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
“Kehumasan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan harus terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan komunikasi digital yang semakin dinamis,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai wujud komitmen tersebut, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama Meta Indonesia yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Meta Indonesia itu bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola kehumasan dalam memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman mengenai strategi penyebarluasan informasi pemerintah yang kredibel, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam sesi pembukaan, para narasumber menekankan bahwa media sosial telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam komunikasi publik pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan pengelola kehumasan menjadi kebutuhan penting agar informasi yang disampaikan dapat dikelola secara profesional, responsif, dan sesuai dengan perkembangan pola konsumsi informasi masyarakat.
Perwakilan Meta Indonesia kemudian memaparkan mengenai ekosistem platform digital yang meliputi Facebook, Instagram, Threads, Messenger, dan WhatsApp. Setiap platform memiliki karakteristik pengguna yang berbeda sehingga strategi komunikasi yang diterapkan perlu disesuaikan dengan target audiens dan tujuan penyampaian informasi.
Dalam pemaparannya, Meta juga menjelaskan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang saat ini menjadi bagian penting dalam sistem rekomendasi konten media sosial. Dengan mekanisme tersebut, jangkauan sebuah konten tidak lagi hanya bergantung pada jumlah pengikut, tetapi juga ditentukan oleh relevansi, kualitas informasi, serta tingkat interaksi yang dihasilkan.
Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perencanaan konten melalui pendekatan What, Where, and When, yakni menentukan pesan utama yang akan disampaikan, memilih platform yang paling sesuai, serta menetapkan waktu publikasi yang tepat. Strategi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Selain itu, narasumber menegaskan bahwa konsistensi dalam memproduksi dan mempublikasikan konten berkualitas menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan performa akun media sosial. Pengelola media sosial juga diingatkan untuk menghindari praktik manipulatif yang dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas akun dan efektivitas penyebaran informasi.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan media sosial pemerintah, pemanfaatan teknologi digital, serta strategi penyusunan konten yang menarik dan informatif. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Saefur Rochim berharap hasil bimbingan teknis ini dapat segera diimplementasikan dalam pengelolaan media sosial Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat sehingga informasi terkait program, layanan, dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih optimal kepada masyarakat.
“Kami akan terus mendorong penguatan kapasitas kehumasan, meningkatkan kualitas publikasi digital, serta memanfaatkan berbagai platform media sosial secara terintegrasi agar komunikasi publik Kementerian Hukum semakin efektif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat semakin mempertegas komitmennya untuk menghadirkan layanan informasi publik yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
