Seputar Sulbar, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola organisasi melalui penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap data yang disajikan dalam laporan keuangan maupun pengelolaan BMN harus disusun secara cermat agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Saefur Rochim.
Kegiatan rekonsiliasi yang digelar di Ruang Rapat Seno Adji, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (6/7), diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Tim Pengelola Keuangan serta Tim Pengelola Barang Milik Negara.
Pada pertemuan tersebut, peserta melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan rekonsiliasi Semester I Tahun 2026 sekaligus menelaah berbagai data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan. Verifikasi dilakukan terhadap data pada aplikasi pendukung pelaporan untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang belum tercatat maupun ketidaksesuaian penggunaan akun.
Rapat juga membahas kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi bagian dari proses rekonsiliasi. Seluruh data administrasi dipastikan telah dipersiapkan sesuai persyaratan agar proses penyampaian laporan dapat berjalan lancar, lengkap, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, berbagai kendala yang ditemui selama proses penyusunan laporan turut diinventarisasi untuk kemudian dirumuskan langkah penyelesaiannya. Pembahasan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan sekaligus mendukung penyelesaian laporan keuangan dan BMN secara tepat waktu.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan aset pemerintah. Rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala diharapkan menghasilkan laporan yang andal, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan transparan.
