Seputar Sulbar, Makassar – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (23/4/2026). Kunker reses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena “Godzilla” El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.
Ada dua lokasi yang dikunjungi, yaitu Gudang Bulog Panaikang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Rombongan Komisi IV dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Panggah Susanto.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Agus Ambo Djiwa, mengemukakan, salah satu tujuan kunker kali ini adalah memastikan kesiapan ketahanan pangan Nasional khususnya di Sulsel dalam menghadapi ancaman fenomena “Godzilla” El Nino serta tantangan global lainnya.
“Makanya, kami meninjau kondisi stok pangan di Bulog untuk melihat sejauh mana kesiapan pangan di Sulsel karena kita tahu bersama Sulsel adalah satu lumbung pangan Nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.
Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini mengatakan, sebagai salah satu lumbung pangan utama, Sulsel diharapkan tetap konsisten menjadi penopang distribusi pangan nasional.
Komisi IV meminta sinergi antara Bulog, Bapanas, dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk guna menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah.
Panggah memaparkan bahwa posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari angka sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Meski stok melimpah, ia memberikan catatan penting mengenai kondisi harga di pasar.
”Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali,” ujar Panggah.
Ia menekankan perlunya keseimbangan angka agar stok yang tinggi bisa efektif meredam gejolak harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen.
Selain stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah.
”Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, menyambut baik pengawasan dan dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Ia menegaskan bahwa Bulog terus bergerak sesuai penugasan dari Bapanas, baik di sektor hulu maupun hilir.
”Di hulu kami menjadi off-taker petani sesuai Inpres, dan di hilir kami melaksanakan penyaluran SPHP serta bantuan pangan. Dukungan pendanaan dan infrastruktur dari Komisi IV sangat penting agar kami bisa merealisasikan program kerja sesuai target,” jelas Febby.
