Seputar Sulbar, Mejene – Pemerintah Kabupaten Majene terus mendorong optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Banggae sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan koordinasi Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (3/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar tersebut diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, bersama jajaran. Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar.
Pembahasan difokuskan pada optimalisasi tata kelola Pelabuhan Perikanan Banggae, khususnya dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah dari aktivitas perikanan tangkap dan kegiatan kepelabuhanan.
Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, menyampaikan upaya pemerintah daerah untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui DKP Sulbar, terutama dalam menarik minat investor agar bersedia berinvestasi dan mengembangkan fasilitas serta aktivitas ekonomi di kawasan Pelabuhan Perikanan Banggae.
Selain mendorong investasi, Pemkab Majene juga berharap agar nelayan dan pemilik kapal dapat diarahkan untuk melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan di dalam kawasan pelabuhan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perikanan dapat terpusat, lebih tertata, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Banggae perlu dilakukan melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan tetap mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Banggae tidak semata-mata berbicara tentang peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana membangun tata kelola perikanan yang baik, memberikan kepastian hukum kepada nelayan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin seluruh potensi yang ada dapat dikelola secara optimal tanpa merugikan pihak mana pun, khususnya masyarakat nelayan,” ungkap Safaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum yang jelas sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan. Kepastian regulasi diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi nelayan serta pelaku usaha.
Menurutnya, harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene menjadi salah satu kunci agar pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai potensi daerah yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene. Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui pengelolaan pelabuhan yang lebih optimal, peningkatan aktivitas ekonomi perikanan, serta keterlibatan investor dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.
Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim percepatan penyusunan kerja sama dalam rangka merumuskan pola pengelolaan sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip keadilan, serta tidak merugikan pihak mana pun, terutama masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulbar ditunjuk sebagai Ketua Tim. Tim ini akan bertugas mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan leading sector yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengembangan, serta pemanfaatan potensi perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Banggae.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan Kepala DKP Sulbar kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, sebagai dasar penyampaian perkembangan pembahasan dan langkah tindak lanjut di tingkat pemerintah provinsi. Koordinasi juga diharapkan berjalan sejalan dengan arahan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mendukung sinkronisasi kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan Pelabuhan Perikanan Banggae yang lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan.
Optimalisasi pelabuhan bukan hanya menjadi instrumen peningkatan PAD, tetapi juga diharapkan mampu membuka peluang investasi, memperluas aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi daerah di Sulawesi Barat.
