Seputar Sulbar, Mamasa – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar pendampingan teknis penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Jumat 17 Juli 2026.
Kegiatan yang menyasar Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana ini diikuti perwakilan seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Mamasa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penataan organisasi dan memastikan kebutuhan ASN disusun secara efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga merupakan dukungan terhadap misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mamasa Ratu Setyawati membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan Anjab dan ABK adalah instrumen penting untuk membangun birokrasi profesional.
“Dokumen ini menjadi dasar penyusunan peta jabatan dan analisis kebutuhan ASN. Penempatan pegawai harus sesuai tugas, fungsi, dan beban kerja riil di masing-masing perangkat daerah,” ujar Ratu.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar Nur Rahmah Parampasi hadir langsung memberikan bimbingan. Ia menekankan pentingnya validitas data dalam penyusunan dokumen.
“Anjab dan ABK harus akurat, objektif, dan sesuai regulasi. Ini syarat utama penataan organisasi, pengembangan SDM, hingga perencanaan kebutuhan ASN ke depan,” tegas Nur Rahmah.
Peserta mendapatkan panduan teknis meliputi identifikasi tugas jabatan, penyusunan uraian tugas, analisis beban kerja, metode perhitungan kebutuhan pegawai, serta sesi konsultasi untuk menyempurnakan draf dokumen tiap instansi.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Biro Organisasi Karmila menambahkan, kegiatan ini juga membahas mekanisme pengajuan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional ke instansi pembina.
“Ini tahapan regulasi wajib sebelum Pemda mengajukan usulan formasi ASN ke KemenPAN-RB,” jelas Karmila.
Dengan pembekalan alur pengusulan dan kelengkapan dokumen, Pemkab Mamasa optimistis dapat menyajikan data kebutuhan pegawai yang kredibel demi pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah Mamasa mampu menyusun dokumen Anjab dan ABK berkualitas sebagai dasar penataan kelembagaan dan perencanaan ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel.
